1. DALAM PROVISI.

Menunda Pelaksanaan Eksekusi Lelang yang nantinya akan dilakukan oleh Turut Terbantah D atas tanah milik bersama TERBANTAH B yang menrupakan orang PEMBANTAH yang dikenal dengan SHM.No.971/Desa Balah Hilir, gambar situasi tanggal 24 Oktober 1996, No.1690, termasuk proses balik namanya yang nantinya akan dilakukan oleh Turut Terbantah  D sampai perkara bantahan ini mempunyai kuatan hukum tetap.

1. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah  seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
3. Menyatakan lumpuh dan tak berkuatan hukum  petitum angka 11 (sebelas ) putuaan perkara Perdata No. perkara Perdata No.19/PDT.G/2016/PN.PMN jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Perdata No.5/PDT/2017/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.1636 K/PDT/2017;
4. Menyatakan Terbantah  C adalah merupakan ahli waris yang sah dari kedua orang tua  kandungnya yang bernama AMIRUDDIN (alm) dan Misnarti (alm);
5. Menyatakan  Terbantah C  adalah berhak secara hukum untuk mewarisi, memiliki dan menikmati harta peninggalan orang tuanya tersebut;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal Lubuk Alung 20 Desember 2003 antara Terbantah A  (ZAKIRMAN) dengan  orang tua Terbantah C (alm. MISNARTI)
7. Menyatakan 105 (seratus lima) emas murni 24 (dua puluh empat) karat dan uang tunai sebanyak Rp. 76.730.000.- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal Lubuk Alung 20 Desember 2003 adalah merupakan harta bersama orang tua Terbantah A dan Para Pembantah.
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, perbuatan Terbantah A yang telah melakukan angsuran/cicilan pembayaran hutang tersebut kepada Terbantah C sebanyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
9. Menyatakan total hutang  Terbanrah A  (ZAKIRMAN) keseluruhan menjadi 105 emas dan uang sejumlah Rp. 51.730.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Menyatakan perbuatan Terbatah A (ZAKIRMAN) selaku orang yang berhutang, yang selalu dengan berbagai cara dengan maksud untuk menunda-nunda pelunasan pembayaran hutang tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wan prestasi) ;
11. Menghukum Terbantah A (ZAKIRMAN) untuk dengan segera melunasi pembayaran hutang tersebut kepada Terbantah C ;
12. Menyatakan bilamana Terbantah A ingkar untuk melakukan pembayaran pelunasan hutang tersebut, maka Pengadilan akan melakukan pelelangan terhadap harta pribadi Terbantah A  ( ZAKIRMAN )  yang akan ditunjukkan kemudian ;
13. Menghukum para Terbantah  untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara bantahan ini ;    
14. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya.