Berdasarkan kepada fakta-fakta dan/atau alat bukti yang ada secara hukum diatas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Pariaman yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara pra-peradilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pra-Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penetapan Tersangka terhadap PEMOHON: HORIS FRANSISKO SAPUTRA alias HORIS yang ditetapkan oleh TERMOHON melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/12/X/2025/Reskrim Tanggal 27 Oktober 2025 tentang penentuan Tersangka berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON: HORIS FRANSISKO SAPUTRA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIdik/21.a/X/2025/Reskrim tanggal 27 Oktober 2025
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON: HORIS FRANSISKO SAPUTRA alias HORIS berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: ……… tanggal 27 Oktober 2025, dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap PEMOHON: HORIS FRANSISKO SAPUTRA alias HORIS;
5. Menyatakan tidak sah segala penetapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON: HORIS FRANSISKO SAPUTRA alias HORIS berikut dengan segala akibat hukumnya;
6. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum  yang berlaku;